Kemenag Diimbau Bersikap Responsif atas Polemik Dugaan Penistaan Agama



PKSSumenep.org - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis menghimbau Kementerian Agama agar dapat mengambil sikap responsif atas dugaan penistaan agama.

Menurut Iskan, meskipun saat ini persoalan tersebut sudah masuk ke ranah hukum, namun diyakini hal terkait agama adalah hal yang sensitif dengan masyarakat.

Sehingga, Kementerian Agama memiliki kewenangan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama dalam konteks NKRI.

“Komisi VIII juga menghimbau Kementerian Agama agar responsif. Menteri Agama masuk ke persoalan agama saja, bukan ke ranah hukum,” jelas Iskan di sela-sela persiapan keberangkatan menuju ke Turki menghadiri Konferensi OKI, Jakarta, Senin (31/10).

Iskan menambahkan, kalau memang terjadi penistaan agama yang dilakukan oleh pihak tertentu, maka seharusnya Menteri Agama harus mengatakan secara tegas ucapkan saja.

“Tapi yang penting tidak hanya ke satu pihak tertentu. Artinya, kalau ada penistaan terhadap agama apapun, itu harus bersikap,” tegas Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara II ini.

Oleh karena itu, pasca persoalan ini, Komisi VIII ke depan akan mendorong agar Kementerian Agama agar lebih fokus mengurusi persoalan agama. Hal itu dapat dilakukan dengan cara memberdayakan dan mengajak dialog ormas-ormas keagamaan.

“Khususnya dalam menjaga agar bagaimana membuat keharmonisan, kerukunan, kebersamaan satu sama lain, khususnya antar umat beragama,” jelas Iskan.

Dengan cara seperti inilah, Iskan yakin persoalan mengurusi keyakinan umat beragama lain seperti yang terjadi saat ini, dapat diantisipasi sebaik mungkin.

“Karena itu sudah pasti, kalau ada orang lain mengurusi keyakinan orang lain, pasti akan terjadi konflik di masyarakat,” tegas Iskan.

Diketahui, pada tanggal 4 November 2016 mendatang, akan terjadi unjuk pendapat yang dilakukan ormas-ormas Islam terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh pihak tertentu.

Para Ormas Islam tersebut menuntut agar proses hukum dugaan penistaan agama dapat segera diproses hukum oleh kepolisian, sehingga tidak berlarut-larut menjadi polemik di masyarakat.

Sumber : PKS.id
Share on Google Plus